Sidoarjo – Kabupaten Sidoarjo meraih dua penghargaan tingkat Provinsi Jawa Timur di bidang digitalisasi transaksi keuangan daerah. Capaian tersebut diraih dalam High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TPAKD di Trans Luxe Hotel Surabaya, Rabu (18/11/2026).Dua penghargaan tersebut masing-masing sebagai daerah dengan rasio penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) tertinggi dan peraih Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tertinggi Semester I Tahun 2026.Pada kategori penggunaan KKPD, Sidoarjo mencatat realisasi transaksi sebesar Rp18,26 miliar selama Januari hingga September 2026. Capaian itu menempatkan Sidoarjo di posisi pertama tingkat Jawa Timur dengan rasio penggunaan mencapai 0,659 persen dari total realisasi belanja daerah.Sementara itu, penghargaan kedua diraih melalui capaian Indeks ETPD tertinggi Semester I Tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Timur.Kedua penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan diterima Bupati Sidoarjo H. Subandi.

Subandi mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat digitalisasi transaksi keuangan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan.“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat digitalisasi keuangan daerah. Penggunaan KKPD dan elektronifikasi transaksi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi merupakan upaya membangun tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien,” ujarnya.

Menurutnya, perluasan transaksi nontunai di lingkungan pemerintah daerah akan terus didorong. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan belanja daerah berjalan lebih tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.Digitalisasi keuangan juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, perbaikan tata kelola keuangan dapat bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Capaian ini sekaligus memperkuat komitmen Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Upaya tersebut sejalan dengan tema HLM TPID, TP2DD, dan TPAKD Jawa Timur, yakni sinergi pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, dan akses keuangan berkelanjutan sebagai fondasi peningkatan produktivitas serta menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026. (Afeksi.com)














