Sidoarjo- Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) terus diperkuat. Peran mereka dalam penguatan ketahanan keluarga terus digenjot melalui penerapan delapan fungsi keluarga. Ada 346 PPKBD se Kabupaten Sidoarjo yang akan menjadi penggerak program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di tingkat desa dan kelurahan. Mereka akan turun langsung untuk mengoptimalkan penerapan delapan fungsi keluarga kepada masyarakat.Pagi tadi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sidoarjo mengumpulkan PPKBD se Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, (Senin (16/11/2026). Selain itu juga dihadirkan penyuluh dan koordinator penyuluh KB se Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo H. Subandi hadir ditengah-tengah mereka. Dalam sambutannya Bupati H. Subandi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kader PPKBD atas keikhlasan, pengabdian, dan semangat kerja keras. Ia berharap para kader dapat terus hadir di tengah masyarakat sebagai penggerak, pendamping, serta penghubung antara pemerintah dan keluarga.
“PPKBD bukan sekadar sebagai kader program keluarga berencana, melainkan mitra strategis pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga di tingkat desa dan kelurahan,” ucapnya.Bupati H. Subandi mengatakan keluarga merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya keberhasilan pembangunan Kabupaten Sidoarjo tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Selain itu keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan.“Tetapi keberhasilan pembangunan dapat capai melalui peningkatan kualitas pengasuhan, kesehatan keluarga, kemandirian ekonomi, dan perlindungan anggota keluarga,” ujarnya.Dalam kesempatan itu Bupati H. Subandi mengajak seluruh kader PPKBD untuk memperkuat penerapan delapan fungsi keluarga. Delapan fungsi keluarga itu antara lain fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pelestarian lingkungan. Implementasi penerapan delapan fungsi keluarga tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat pengasuhan anak, mencegah perkawinan anak, meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi, dan mendorong perencanaan keluarga, memperkuat ekonomi rumah tangga, serta melindungi perempuan, anak, remaja, dan lansia.“Kita juga harus terus memperkuat upaya pencegahan stunting,” pesannya.Bupati H. Subandi mengungkapkan data SSGI SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) menunjukkan bahwa prevalensi balita stunting di Sidoarjo pada tahun 2021 14,8%, menjadi 8,4% pada tahun 2023. Namun angka tersebut meningkat pada tahun 2024 menjadi 10,6%. Oleh karenanya pada kesempatan itu ia menekankan tiga langkah strategis yang dapat dilakukan dalam menekan angka stunting.Pertama, memperkuat pendampingan keluarga berbasis data. PPKBD harus mampu mengenali kebutuhan dan permasalahan keluarga di wilayah masing-masing agar intervensi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo lebih tepat sasaran. Kedua, membangun kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara PPKBD, pemerintah desa, tim penggerak PKK, kader kesehatan, penyuluhan KB, dan perangkat daerah harus menghadirkan solusi nyata bagi keluarga. Ketiga, pastikan edukasi berujung pada perubahan perilaku namun juga dari kualitas keluarga yang sehat, mandiri, harmonis untuk masa depan.
“Berdasarkan data administrasi kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 mencapai kurang lebih 2,4 juta jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk ini merupakan potensi pembangunan sekaligus tantangan dalam memastikan setiap keluarga mendapatkan edukasi, pendampingan, akses pelayanan yang memadai,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Bupati H. Subandi bersyukur atas program MBG di Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya program MBG dapat membantunya menurunkan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo. program MBG tersebut telah menyentuh puluhan ribu anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil di Kabupaten Sidoarjo.“Alhamdulillah program MBG Pak Presiden menyentuh anak-anak kita dan ibu hamil, jika semua telah tersentuh dengan MBG diharapkan mampu menurunkan stunting yang ada di Kabupaten Sidoarjo,” ucapnya. Sementara itu Kepala Dinas P3AKB Sidoarjo Heni Kristiani mengatakan persoalan sosial dalam ketahanan keluarga menjadi tantangan saat ini. Mulai dari stunting yang masih meningkat, anak putus sekolah, kekerasan anak dan perempuan sampai paham radikalisme anak-anak remaja di dalam keluarga. Oleh karenanya diperlukan penguatan PPKBD di setiap desa. Mereka menjadi penjembatan program pemerintah dengan masyarakat untuk mengoptimalkan delapan fungsi keluarga.“Ini merupakan suatu tantangan yang harus kita cegah bersama untuk Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik,” ucapnya.

Heni Kristiani mengatakan penguatan peran PPKBD dilakukan dengan mengundang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga). Selain itu juga dihadirkan Bunda Genre Sidoarjo sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Melalui kegiatan kali ini diharapkan PPKBD yang ada di Kabupaten Sidoarjo dapat mengoptimalkan perannya dalam penerapan delapan fungsi keluarga kepada masyarakat.“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan peran serta PPKBD dalam implementasi delapan fungsi keluarga untuk menciptakan ketahanan keluarga di Kabupaten Sidoarjo,” ucapnya. (*)














