Sidoarjo – Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik gratifikasi. Seluruh pemerintah desa diminta memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan melalui sambutan Bupati yang dibacakan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman, saat membuka kegiatan GEMA DESA 2026 (Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa) di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang dihadiri perwakilan BPKP Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, kepala OPD, camat, serta kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo itu menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan tata kelola keuangan desa.Dalam sambutan tersebut, Bupati Subandi menekankan bahwa 318 desa di 18 kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik. Karena itu, pengelolaan anggaran desa harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Terlebih, di tengah penurunan transfer daerah sebesar 20,12 persen dan penyesuaian target pendapatan APBD 2026 menjadi Rp4,956 triliun, pemerintah desa dituntut semakin cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.”Setiap rupiah anggaran desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” demikian pesan Bupati.

Selain akuntabilitas keuangan, Subandi juga menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo membangun pemerintahan desa yang berintegritas. Salah satunya melalui penerapan kebijakan zero tolerance terhadap gratifikasi.
Pemkab Sidoarjo juga memberikan perhatian terhadap upaya pencegahan korupsi di tingkat desa. Desa Kwangsan saat ini tengah menjalani penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Percontohan Desa Antikorupsi tingkat nasional.Selain itu, enam desa ditetapkan sebagai nominator Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026. Keenam desa tersebut yakni Sugihwaras, Bligo, dan Larangan di Kecamatan Candi; Keboananom di Kecamatan Gedangan; Sidomojo di Kecamatan Krian; serta Sumput di Kecamatan Sidoarjo.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjadianto memaparkan hasil evaluasi pengelolaan keuangan terhadap 318 desa. Evaluasi yang berlangsung pada 26 Januari hingga 27 Oktober 2026 tersebut menggunakan lima indikator utama, meliputi tata kelola keuangan desa, kesesuaian SILPA, kelengkapan dokumen pekerjaan fisik, pengelolaan aset, dan BUMDes.Hasilnya, sebanyak 25 desa masuk kategori sangat memadai, 71 desa memadai, 94 desa cukup memadai, 88 desa kurang memadai, dan 40 desa belum memadai.Andjar menjelaskan, sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki meliputi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja, kepatuhan perpajakan, administrasi pencairan dan pertanggungjawaban keuangan, serta pengelolaan aset desa dan BUMDes.”Terhadap desa-desa tersebut akan kami lakukan pembinaan secara intensif melalui continuous auditing dan continuous monitoring. Apabila diperlukan, akan dilakukan audit untuk memastikan perbaikan tata kelola berjalan optimal,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ainur Rahman juga menyerahkan penghargaan kepada 10 desa dengan pengelolaan keuangan terbaik Tahun Anggaran 2025.Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, meraih peringkat pertama. Disusul Desa Sidomojo, Kecamatan Krian, di posisi kedua dan Desa Bligo, Kecamatan Candi, di posisi ketiga.Peringkat berikutnya ditempati Desa Sumokali, Kecamatan Candi; Desa Modong, Kecamatan Tulangan; Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan; Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono; Desa Cemandi, Kecamatan Sedati; Desa Durungbanjar, Kecamatan Candi; serta Desa Gelam, Kecamatan Candi.Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo juga berkomitmen memperkuat pembangunan desa melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Pada 2026, bantuan tersebut telah disalurkan sebesar Rp200 juta untuk setiap desa. Bahkan, pada 2027 mendatang, nilainya direncanakan meningkat menjadi Rp600 juta per desa.”Tahun ini BKK sudah kami salurkan sebesar Rp200 juta per desa. Insyaallah tahun depan meningkat menjadi Rp600 juta per desa. Mari bersama-sama mewujudkan semangat menata desa, membangun kota, karena desa dan kota harus tumbuh berkembang bersama demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya. (Afeksi.com)














