Sidoarjo – Partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci menjaga kualitas demokrasi. Untuk memperkuat peran tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo menghadirkan Pojok Pengawasan sebagai ruang edukasi, diskusi, konsultasi, sekaligus pelaporan dugaan pelanggaran pemilu.Pojok Pengawasan yang berada di samping Kantor Bawaslu Sidoarjo itu diresmikan Bupati Sidoarjo H. Subandi, Kamis (19/11/2026) pagi. Peresmian tersebut sekaligus dirangkai dengan peluncuran Podcast Warung Demokrasi Bawaslu Sidoarjo.Bupati Subandi menyambut baik kehadiran Pojok Pengawasan. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawal setiap tahapan pemilu. Tidak hanya sebagai pusat informasi dan edukasi kepemiluan, tetapi juga ruang untuk membangun komunikasi dan kolaborasi.“Tempat ini tidak hanya sebagai ruang pengawasan, tetapi menjadi tempat yang luas untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan berkomunikasi,” katanya.Ia juga mengapresiasi peluncuran Podcast Warung Demokrasi. Menurutnya, inovasi tersebut dapat memperkuat literasi demokrasi melalui pendekatan komunikasi yang lebih santai, dekat, dan mudah dipahami masyarakat. Terlebih, podcast menjadi salah satu sarana efektif untuk menyebarluaskan informasi kepemiluan melalui ruang digital.“Alhamdulillah, dengan adanya podcast ini akan mendekatkan diri dengan masyarakat dan menegaskan bahwa Bawaslu adalah rumah kita bersama,” ujar Subandi.Sementara itu, Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha mengatakan, podcast perdana bersama Bupati Subandi mengangkat tema penguatan demokrasi inklusif. Pembahasannya mencakup peran kepala daerah dalam menjaga keberlanjutan kebijakan inklusif serta memastikan terpenuhinya hak-hak ekonomi penyandang disabilitas.Menurut Agung, sejumlah kebijakan terkait inklusivitas sebenarnya telah diakomodasi dalam regulasi. Namun, tantangan terbesarnya terletak pada konsistensi dan komitmen dalam menjalankan kebijakan tersebut.“Yang paling penting bukan hanya membuat kebijakan, tetapi bagaimana menjaga konsistensi dan komitmen setelah kebijakan itu dikeluarkan. Termasuk aturan mengenai kewajiban ketenagakerjaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas,” paparnya.Selain demokrasi inklusif, Agung juga menyoroti pentingnya pendidikan demokrasi bagi generasi muda, khususnya Gen Z dan Gen Alpha. Berdasarkan pengalaman Bawaslu Sidoarjo melalui program Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campus, hingga Bawaslu Mengajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), pelajar dan mahasiswa dinilai telah memiliki pemahaman dasar mengenai demokrasi dan hak konstitusional.Meski demikian, derasnya arus informasi digital menjadi tantangan tersendiri. Generasi muda rentan menerima informasi yang tidak utuh maupun terpengaruh framing yang kurang tepat. Karena itu, Bawaslu perlu mengarahkan rasa ingin tahu mereka agar berkembang menjadi partisipasi demokrasi yang kritis dan tetap berada dalam koridor konstitusional.Agung menyebut, menjelang proses elektoral 2029, dua persoalan utama yang perlu diantisipasi adalah penyebaran hoaks atau hasutan serta praktik politik uang.“PR ke depan dalam proses demokrasi menuju elektoral 2029, saya rasa masih di dua klaster utama, kalau tidak hasut ya suap. Sehingga hoaks dan politik uang masih menjadi persoalan utama dalam proses elektoral yang akan kita hadapi,” katanya.Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu Sidoarjo akan memperluas pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari kepala daerah, partai politik, hingga unsur penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan.Melalui kolaborasi tersebut, edukasi dan penyebarluasan informasi kepemiluan diharapkan semakin masif sehingga kesadaran masyarakat untuk menjaga demokrasi dapat terus tumbuh.“Termasuk melalui ruang-ruang diskusi seperti podcast ini,” pungkasnya. (*)














