JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID memperkuat kolaborasi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) di sektor pertambangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai langkah bersama dalam membangun industri pertambangan nasional yang transparan, berintegritas, dan berkelanjutan. Penandatanganan Nota Kesepahaman yang berlangsung di Jakarta tersebut dihadiri oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola sektor pertambangan sekaligus memastikan pengelolaan kekayaan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa sektor pertambangan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Karena itu, transformasi industri melalui hilirisasi dan peningkatan nilai tambah perlu diiringi penguatan tata kelola untuk mencegah berbagai bentuk kejahatan keuangan. “Besarnya nilai ekonomi dan kompleksitas rantai usaha pertambangan menghadirkan risiko penyalahgunaan untuk berbagai tindak pidana, termasuk pencucian uang dan korupsi. Oleh karena itu, transparansi dan integritas harus menjadi bagian penting dari pengelolaan industri pertambangan nasional,” ujar Ivan.
Berdasarkan hasil pemantauan PPATK, nilai transaksi yang terindikasi berkaitan dengan sektor pertambangan mencapai sekitar Rp684,71 triliun, terdiri atas Rp517,47 triliun sepanjang 2025 dan Rp167,23 triliun pada semester I 2026. Temuan tersebut menjadi perhatian dalam upaya mendeteksi dan memitigasi risiko kejahatan keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (green financial crime).
Salah satu persoalan yang disoroti PPATK adalah dugaan praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, dan Pulau Jawa, serta dugaan distribusi emas ilegal ke luar negeri. “Sepanjang 2023–2025, PPATK mengidentifikasi transaksi yang diduga berkaitan dengan PETI senilai Rp185,03 triliun, dengan total perputaran dana mencapai Rp992 triliun. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan deteksi dini dan kolaborasi untuk mencegah pemanfaatan sektor pertambangan sebagai sarana kejahatan keuangan,” jelas Ivan.
Ivan menambahkan bahwa kerja sama dengan MIND ID merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan TPPU, termasuk yang berkaitan dengan korupsi di sektor pertambangan. Melalui pertukaran informasi, penguatan analisis, dan peningkatan kapasitas, sinergi ini diharapkan mampu mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, mengoptimalkan penerimaan negara, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menegaskan bahwa penguatan transparansi dan integritas merupakan fondasi penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya mineral nasional berjalan secara bertanggung jawab dan mampu memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Sinergi bersama PPATK ini sebagai bentuk nyata kehadiran Negara untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya mineral semakin terpercaya di tengah upaya transformasi bisnis proses pertambangan yang saat ini memasuki babak baru dari ekstraksi ke hilirisasi. “Bagi kami pengelolaan kekayaan mineral Indonesia merupakan amanah untuk memastikan sumber daya alam bangsa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Kami akan terus menjalankan amanah ini dengan penuh integritas dan tanggung jawab, serta mendorong terciptanya nilai tambah yang optimal demi terwujudnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Maroef.
Melalui Nota Kesepahaman ini, PPATK dan MIND ID menyepakati sejumlah bidang kerja sama, meliputi pertukaran informasi, penelitian dan riset, penyusunan analisis strategis, serta pelaksanaan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan kedua pihak dalam mengenali pola, modus, dan risiko kejahatan keuangan di sektor pertambangan. Selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kerja sama ini juga diarahkan untuk mendukung langkah pencegahan yang lebih terukur melalui pemanfaatan informasi dan hasil analisis sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi PPATK, sinergi dengan MIND ID menjadi bagian dari penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU melalui keterlibatan pelaku industri strategis. Sementara bagi MIND ID, kolaborasi ini diharapkan semakin memperkuat penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di lingkungan grup perusahaan serta mendukung pengelolaan bisnis pertambangan yang bertanggung jawab.
Lebih jauh, kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun ekosistem pertambangan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan nilai tambah ekonomi, tetapi juga mengedepankan kepatuhan hukum, transparansi, danakuntabilitas. Melalui sinergi yang berkelanjutan, PPATK dan MIND ID berkomitmen mendukung terwujudnya industri pertambangan nasional yang semakin tangguh, berdaya saing, dan berintegritas, sekaligus memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatbertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (*)
