SIDOARJO – Rencana penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai mengemuka. Salah satu alasannya untuk efisiensi, termasuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, M. Misbahul Munir mengatakan kebijakan WFH di Sidoarjo belum jalan. Saat ini masih dalam proses pembahasan. “Masih dalam pembahasan tim,” ujarnya.
Menyoroti rencana WFH tersebut, Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Muchammad Rafi Wibisono menilai, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang sebelum diterapkan. Terutama agar tujuan efisiensi tidak berdampak pada pelayanan publik.Menurutnya, jika orientasinya adalah penghematan energi, masih ada opsi lain yang bisa dipertimbangkan selain WFH.
“Kalau tujuannya untuk efisiensi BBM, sebenarnya bisa juga didorong penggunaan transportasi umum bagi ASN. Jadi tidak langsung WFH,” ujarnya.Ia menilai, pengalihan moda transportasi justru bisa menjadi solusi jangka panjang. Selain menekan konsumsi BBM, langkah tersebut juga tetap menjaga aktivitas pelayanan publik berjalan normal.“Ini bisa menjadi alternatif. ASN tetap masuk kantor, pelayanan tetap berjalan, tapi penggunaan BBM bisa ditekan,” jelasnya.
Rafi memahami bahwa WFH memiliki manfaat, terutama dalam kondisi tertentu. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya solusi. Pemkab harus benar-benar mempertimbangkan dampaknya sebelum kebijakan tersebut diputuskan. “WFH boleh saja, tapi jangan jadi opsi utama. Harus dilihat dampaknya secara menyeluruh,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi transportasi umum yang masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, jika pemerintah serius ingin mendorong efisiensi energi, maka pembenahan sistem transportasi ASN juga harus menjadi perhatian. “Kalau transportasi umum kita sudah nyaman dan terjangkau, ASN pasti lebih mudah beralih. Ini juga bisa jadi momentum pembenahan,” katanya.Selain itu, Rafi menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik. Ia tidak ingin kebijakan efisiensi justru berdampak pada masyarakat.
“Pelayanan publik tetap harus jadi prioritas. Jangan sampai kebijakan ini justru menyulitkan masyarakat,” ujarnya.Karena itu, ia menyarankan agar Pemkab Sidoarjo mempertimbangkan berbagai opsi secara komprehensif sebelum memutuskan kebijakan final.Mulai dari skema transportasi ASN, sistem kerja hybrid, hingga penguatan layanan digital. “Kami berharap ini bisa jadi bahan pertimbangan. Prinsipnya, efisiensi jalan, tapi pelayanan publik tetap maksimal,” pungkasnya. (*)
